Pada hari selasa 30 Agustus 2022, rombongan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan Republik Indonesia melakukan kunjungan ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke. Dalam kunjungannya rombongan KEMENKOPOLHUKAM diterima langsung Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke Ir.Justina E. Sianturi, M.Si. Kunjungan ini merupakan rangkaian kunjungan kerja rombongan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan Republik Indonesia ke Kabupaten Merauke dalam rangka kegiatan pemantauan, inventarisasi data dan permasalahan pelayanan publik di daerah, yang akan berlangsung mulai tanggal 30 Agustus s.d 2 September 2022. Rombongan Kemenko Polhukam Republik Indonesia terdiri dari :

1. Drs. Agung Pratistho, M.Si. (Asisten Deputi Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik);
2. Kolonel Adm. Dedy Hendra Effendi. (Kabid Peningkatan Pelayanan Barang dan Jasa);
3. Letkol. Ir. Widyo Pramono, M.T (Kasubbag Pemantauan dan Evaluasi);
4. Meriba Marscadllyn M.L SE. (Analis Pelayanan);
5. Leni Puji Lestari S.Pd. (Staf Deputi VII/Bidang Koordinasi Kominfotur).

Pada kunjungan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke, Kepala Dinas PMPTSP memaparkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan guna meningkatkan kwalitas pelayanan publik di DPMPTSP dan kendala yang dialami oleh DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan publik sekaligus menyampaikan juga permasalahannya.

Inovasi SI langsung JADI, fitur livechat pada website merupakan langkah-langkah kebijakan yang dipaparkan oleh Kepala Dinas PMPTSP Ir. Justina E. Sinaturi, M.Si dalam rangka peningkatan layanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke. Beberapa kendala yang dialami dalam pelaksanaan layanan perizinan terutama pelayanan perizinan melalui Online Single Submission – RBA antara lain kondisi jaringan internet yang belum maksimal,  belum terintegrasinya beberapa sistem kementerian teknis dengan OSS-RBA, adanya perubahan fitur dalam aplikasi OSS-RBA yang dilakukan tanpa pemberitahuan, perlunya peningkatan kegiatan bimtek yang melibatkan instansi teknis. Selain kendala dalam pelayanan perizinan, dipaparkan juga permasalahan-permasalahan yang mempunyai implikasi terhadap persoalan politik, hukum dan keamanan  diantaranya permasalahan izin lokasi, alih fungsi lahan dalam kawasan hutan, adanya penerbitan izin yang merupakan kewenangan pusat tetapi menimbulkan permasalahan antara pelaku usaha dan masyarakat dan menjadi beban pemerintah daerah dan juga adanya izin-izin yang dikeluarkan Kemanterian tidak dilakukan overlay terlebih dahulu dengan izin yang telah terbit sehingga menimbulkan tumpang tindih lahan.

Menanggapi paparan tersebut, ketua rombongan Kemenko Polhukam Republik Indonesia Drs. Agung Pratistho, M.Si menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap terobosan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke yang telah melakukan kegiatan turba (turun kebawah) dengan langsung melakukan pelayanan ke distrik-distrik sekaligus melatih aparat kampung dan distrik dengan inovasi SI langsung JADI. Persoalan yang dihadapi akan di koordinasikan dengan kementerian terkait. Kunjugan ditutup dengan melihat langsung pelayanan yang dilakukan oleh petugas front office pada ruang pelayanan