Merauke, 14 Mei 2025, Pemerintah Kabupaten Merauke bersama perusahaan kelapa sawit dan UNICEF mengadakan pertemuan koordinasi untuk mempercepat eliminasi malaria serta workshop penyusunan microplanning malaria tahun 2025. Kegiatan ini berpusat di lokasi perkebunan PT BIA, PT BCA, dan PT PAL, berlangsung selama sepekan dengan dihadiri oleh perwakilan manajemen perusahaan, petugas klinik, petugas K3, dan penanggung jawab kebun (estate-divisi) dari masing-masing perusahaan.
Sebagai moderator rapat, Plt. Kepala DPMPTSP Kabupaten Merauke, Marwiah Ali Mahmud ST., M.Si., memastikan jalannya diskusi berlangsung efektif untuk menyusun strategi penanganan malaria. Selain menyusun microplanning, kegiatan ini juga mencakup pemetaan lingkungan, survei larva Anopheles (nyamuk penyebab malaria), serta pelatihan pelaksanaan Indoor Residual Spraying (IRS), yaitu penyemprotan dinding bangunan dengan insektisida untuk membasmi nyamuk malaria.
Dalam microplanning yang disusun, direncanakan screening massal malaria terhadap sekitar 16.500 karyawan dan masyarakat di sekitar tiga perkebunan tersebut. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi dan menangani kasus malaria secara dini.
Wakil Bupati Merauke, FAUZUN NIHAYAH, S.H.I.M.H menegaskan bahwa kemitraan pemerintah dan swasta dalam melawan malaria telah diatur dalam Permenkes No. 22 Tahun 2022 dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Eliminasi Malaria (RANPEM) 2020-2026. "Yang paling penting adalah bagaimana kita membangun kemitraan dan kerja sama yang baik," ujarnya.
Fauzun menyatakan bahwa eliminasi malaria merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menekan angka penyakit malaria. Ia berharap Kabupaten Merauke dapat mencapai Zero Indigenous Malaria (tidak ada penularan lokal). Wakil Bupati juga mengapresiasi dukungan UNICEF dalam mendukung pemerintah mencapai target tersebut.
"Sinergisitas dan kolaborasi antara pemerintah dan swasta harus terus terjalin secara solid untuk meminimalisir jumlah pasien malaria di Merauke," tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi kesehatan, mengingat masih rendahnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan. "Edukasi harus terus dilakukan, terutama di wilayah endemis malaria," tambah wakil Bupati.
Berdasarkan data dari UNICEF dan Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, kasus malaria pada 2024 tercatat 4.530 kasus dari 51.951 tes, menunjukkan penurunan dibandingkan 2023 yang mencapai 4.739 kasus dari 37.174 tes.
Wakil Bupati mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam percepatan eliminasi malaria, menargetkan Merauke bebas malaria sebelum 2027. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan upaya pencegahan dan penanganan malaria dapat lebih efektif, mendukung kesehatan masyarakat dan produktivitas di Kabupaten Merauke.