Dalam rangka menjalankan fungsi fasilitasi dan koordinasi penyelesaian permasalahan investasi di daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Merauke menyelenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Rencana Pertemuan dengan Masyarakat Marga Basik–Basik di Distrik Ulilin. Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat, 30 Januari 2026, bertempat di Ruang Rapat Winnay Lantai 3 Kantor Bupati Kabupaten Merauke.
Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke dan dihadiri oleh Asisten II Bidang Perekonomian, perwakilan perangkat daerah terkait, serta pihak perusahaan. Rapat ini merupakan tindak lanjut atas arahan Bupati Merauke agar Pemerintah Daerah memfasilitasi dialog antara para pihak guna menciptakan kesepahaman bersama dalam pengelolaan kemitraan usaha yang melibatkan masyarakat.
Dalam forum tersebut, Pemerintah Daerah menegaskan perannya sebagai fasilitator yang mendorong penyelesaian permasalahan melalui komunikasi yang terbuka, dialog yang konstruktif, serta pendekatan yang mengedepankan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Penekanan juga diberikan pada pentingnya menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan hubungan antara masyarakat dan pelaku usaha.
Perangkat daerah terkait menyampaikan pandangan dan masukan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, termasuk aspek perizinan, lingkungan hidup, tata ruang, hukum, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Seluruh masukan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Daerah dalam merumuskan langkah tindak lanjut yang terkoordinasi dan berkelanjutan.
Sebagai hasil rapat, disepakati bahwa Pemerintah Daerah melalui koordinasi Asisten II Bidang Perekonomian dan DPMPTSP Kabupaten Merauke akan menyiapkan jadwal serta mekanisme pertemuan lanjutan di Distrik Ulilin bersama masyarakat dan pihak terkait. Pertemuan tersebut diharapkan dapat menjadi wadah dialog untuk memperjelas informasi, menyamakan persepsi, serta mencari solusi yang dapat diterima oleh seluruh pihak.
DPMPTSP Kabupaten Merauke berkomitmen untuk terus mendukung proses fasilitasi ini secara profesional dan objektif sebagai bagian dari upaya mewujudkan iklim investasi yang kondusif, berkelanjutan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.